Demo Sopir Truk Tolak Kebijakan ODOL di Jatim dan Jateng: Turut Berduka Matinya Keadilan

Kepolisian tak tinggal diam.

Sebanyak 1.458 personel dikerahkan untuk mengamankan jalannya aksi, terutama di Surabaya dan Sidoarjo.

 Personel berasal dari berbagai satuan seperti Brimob, Dalmas, Satlantas hingga Reserse.

Kasi Humas Polrestabes Surabaya, AKP Rina Shanty, menyatakan pengamanan juga dilengkapi rekayasa lalu lintas.

Sejumlah ruas seperti Jalan Kebon Rojo dan simpang tiga Margomulyo ditutup dan dialihkan.

“Kami juga siapkan lokasi parkir massal di kawasan Rajawali, Indrapura, dan Pasar Turi,” ujarnya.

Baca juga: Tekan Kendaraan ODOL, Pengiriman Barang Didorong Menggunakan Kereta Api

Apa Itu Kebijakan Zero ODOL dan Mengapa Diprotes?

Kebijakan Zero ODOL adalah program pemerintah yang menargetkan kendaraan angkutan barang wajib sesuai dimensi dan kapasitas yang diizinkan mulai tahun 2026.

Kebijakan ini menyasar praktik truk bermuatan lebih (ODOL) yang selama ini dianggap merusak jalan dan membahayakan lalu lintas.

Menurut data Kementerian PU, praktik ODOL menghabiskan Rp41 triliun per tahun untuk perbaikan jalan.

Bappenas juga mencatat 10,5 persen kecelakaan lalu lintas disebabkan kendaraan barang.

Pemerintah akan menerapkan teknologi Weigh in Motion (WIM), penimbangan otomatis di jalan tol dan nasional, serta menyusun Peraturan Presiden (Perpres) sebagai landasan hukum nasional.

Tapi Kenapa Sopir Menolak?

Para sopir menilai kebijakan ini hanya menyasar orang lapangan, bukan pemilik barang atau pengusaha logistik.

Mereka juga mengeluhkan belum adanya kejelasan insentif untuk mengganti truk, tarif minimal pengangkutan, dan ketidaksetaraan perlakuan hukum.