Menteri PKP Evaluasi Pembangunan Rumah Layak Huni di Banyumas Jawa Tengah
Menteri Maruarar sempat memeriksa langsung kondisi fisik rumah, termasuk dinding dan fasilitas dasar.
Ringkasan Berita:
- Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melakukan evaluasi terhadap dua program hunian di Kabupaten Banyumas
- Kunjungan ini bagian dari evaluasi hunian layak untuk warga berpenghasilan rendah
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melakukan evaluasi terhadap dua program hunian di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Sabtu (8/11/2025).
Evaluasi ini mencakup pembangunan Rumah Layak Huni (RLH) di Desa Tunjung dan pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Kalisube. Kegiatan dilakukan sebagai bagian dari pengawasan terhadap pelaksanaan program hunian yang telah dimulai sejak Agustus 2025 dan ditargetkan rampung secara bertahap.
Baca juga: Kementerian PKP dan Kemensos Bersinergi melalui Program Rumah Layak Huni untuk Warga Miskin
Di Desa Tunjung, Menteri PKP Maruarar Sirait menyerahkan kunci rumah secara simbolis kepada dua warga penerima manfaat RLH, Sakam Hendro Raharjo dan Anwar Mualif.
Kunjungan diterima oleh Chief of Corporate Affairs dari perusahaan pelaksana program, yang turut mendampingi Menteri PKP dalam prosesi penyerahan. Hadir pula Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono dan Kepala Staf Kepresidenan M Qodari.
Menteri Maruarar sempat memeriksa langsung kondisi fisik rumah, termasuk dinding dan fasilitas dasar.
Ia berdialog dengan Sakam dan istrinya, Indri.
“Pekerjaannya apa?” tanya Maruarar.
“Buruh cuci, laundry, kadang ada kadang enggak ada, namanya sekarang banyak saingan,” jawab Sakam.
Ia menyampaikan bahwa rumah tersebut menggantikan tempat tinggal lamanya yang berada di sebelah lokasi baru.
Program RLH merupakan hasil kerja sama antara pemerintah dan sektor swasta yang dilaksanakan di dua wilayah binaan, yaitu Banyumas dan Garut. Total sebanyak 250 unit rumah direncanakan dalam program ini, dengan sebagian telah selesai dibangun dan siap dihuni, sementara sisanya masih dalam tahap konstruksi.
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) hadir di lapangan untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program, memastikan kesesuaian dengan ketentuan serta manfaat yang diterima oleh masyarakat.
Di Desa Tunjung, pelaksanaan program RLH mengedepankan prinsip gotong-royong dan keberlanjutan. Warga setempat dilibatkan secara aktif dalam proses pembangunan, mulai dari persiapan lahan hingga tahap akhir. Pendekatan ini dinilai dapat memperkuat rasa memiliki serta tanggung jawab terhadap lingkungan tempat tinggal.
Perwakilan perusahaan menyampaikan bahwa penyediaan hunian tidak hanya berfokus pada aspek fisik, tetapi juga mempertimbangkan ketahanan keluarga dan kesadaran lingkungan. Diharapkan, program ini menjadi langkah awal dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan generasi mendatang.
“Kami berharap rumah ini menjadi pusat ketahanan keluarga dan akselerator masa depan yang lebih baik,” ujar Presiden Direktur Astra, Djony Bunarto Tjondro.
Masih di hari yang sama, Menteri PKP juga meninjau pelaksanaan BSPS di Desa Kalisube, Kecamatan Banyumas. Program ini merupakan inisiatif pemerintah yang menyasar masyarakat berpenghasilan rendah yang tinggal di rumah tidak layak huni.
Baca juga: Menteri Maruarar Bakal Sambangi Rumah Flat di Menteng Jakarta
| Seskab: Presiden Minta Kebijakan Rumah Subsidi Fokus ke Warga Berpenghasilan Rendah |
|
|---|
| Gerakan Anak Muda Bangun Rumah Layak, Hidupkan Kembali Semangat Kemanusiaan |
|
|---|
| Kabar Baik, Prabowo Minta ke Menteri Perumahan Agar Gratiskan BPHTB |
|
|---|
| Prabowo Pastikan Rumah Subsidi dan Renovasi Rumah Tak Layak Huni Terus Diperluas |
|
|---|
| Menteri Perumahan dapat Arahan dari Prabowo Agar BPHTB Digratiskan |
|
|---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.