TAG
hukum
Berita
Foto (12)
-
Polda Metro Jaya Bongkar Sindikat Penipuan Investasi Saham Jaringan Malaysia, 3 Orang Jadi Tersangka
Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya membongkar sindikat penipuan investasi saham jaringan internasional berasal dari Malaysia.
-
Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi Dituntut 8,5 Tahun Penjara Dalam Kasus Korupsi Rp 1,2 Triliun
Eks Direktur Utama PT ASDP Ira Puspadewi dituntut 8 tahun dan 6 bulan penjara dalam perkara dugaan korupsi akuisisi PT Jembatan Nusantara.
-
PPATK Ungkap 51.611 ASN Teridentifikasi Main Judi Online
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap 51.611 pemain judi online diidentifikasi berasal dari kalangan ASN.
-
Harvey Moeis, Terpidana Kasus Timah Dieksekusi ke Lapas Cibinong Jalani Hukuman 20 Tahun Penjara
Jaksa melakukan eksekusi terhadap terpidana kasus korupsi tata niaga komoditas timah, Harvey Moeis ke Lapas) Kelas IIA Cibinong, Bogor
-
Usut Korupsi Kuota Haji, KPK Panggil Travel Umrah dan Haji di Bawah Naungan Himpuh
KPK memanggil sejumlah pihak travel haji dan umrah dalam rangka mengusut dugaan tindak pidana korupsi terkait pemanfaatan kuota haji
-
KPK Ungkap Peran Eks Sekjen Kemnaker Heri Sudarmanto, Disebut Terima Aliran Dana Hasil Pemerasan TKA
KPK membeberkan peran eks Sekjen Kemnaker Heri Sudarmanto dalam kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan RPTKA di Kementerian Ketenagakerjaan
-
Hakim Nonaktif Djuyamto Cs Dituntut 12 Tahun Penjara Dalam Kasus Suap Vonis Lepas CPO
Hakim Djuyamto, Ali Muhtarom, dan Agam Syarif Baharudin dituntut 12 tahun penjara dalam kasus suap vonis lepas korupsi ekspor CPO
-
Tangis Mama Epy Hadiri Sidang Perdana Kasus Kematian Prada Lucky Namo, Peluk Foto Alamarhum Putranya
Mama Epy menangis dalam sidang perdana kasus kematian putranya Prada Lucky Namo di Ruang Sidang Utama Pengadilan Militer III-15 Kupang NTT.
-
Respons Sikap Bahlil, KPK Sebut Penindakan Tambang Ilegal Dekat Mandalika Butuh Kerja Kolaboratif
KPK menanggapi pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia soal tambang emas ilegal dekat Mandalika NTB.
-
Kejagung Tegaskan Proses Eksekusi Terhadap Silfester Matutina Masih Jauh dari Kedaluwarsa
Kejaksaan Agung menegaskan proses eksekusi terhadap Silfester Matutina masih bisa dilakukan dan belum kedaluwarsa.
-
Pengacara Ridwan Kamil Respons Langkah Bareskrim Tak Tahan Lisa Mariana: Bukan Esensi Kasus
Pihak Ridwan Kamil tidak mempermasalahkan langkah penyidik Bareskrim Polri tidak menahan Lisa Mariana yang kini berstatus tersangka.
-
KPK Ungkap Sudah Periksa 300 Biro Travel, Harap Penyidikan Korupsi Kuota Haji Segera Rampung
KPK mengungkap progres signifikan dalam penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama (Kemenag) RI.
-
Alasan Ada Keperluan Lain, Sekjen DPR Indra Iskandar Tak Penuhi Panggilan KPK
Sekjen DPR RI, Indra Iskandar tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dijadwalkan, Jumat (24/10/2025).
-
Komjak Ingatkan Kajari Jakarta Selatan Segera Eksekusi Silfester Matutina
Komjak meminta Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Kejari Jaksel) untuk segera mengeksekusi Silfester Matutina yang telah divonis 1,5 tahun penjara
-
KPK Beri Bocoran Tersangka Korupsi Kuota Haji: Pihak yang Berperan Dalam Proses Diskresi
KPK memberikan bocoran mengenai pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban hukum dalam kasus dugaan korupsi kuota haji Kementerian Agama
-
KPK Periksa Mantan Pebalap Faryd Sungkar Terkait TPPU Eks Sekretaris MA Hasbi Hasan
KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan pebalap nasional, Faryd Sungkar, terkait kasus dugaan TPPU eks Sekretaris MA Hasbi Hasan
-
Djuyamto Ungkap Alasan Donasikan Uang Suap Vonis CPO Rp 5,75 Miliar ke NU Kartasura: Tebus Kesalahan
Djuyamto mengungkap alasan dirinya berdonasi Rp 5,75 miliar ke Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU) Kartasura, Kabupaten Sukoharjo
-
Sidang Praperadilan Delpedro, Ahli Sebut SPDP Bisa Dikesampingkan dalam Kondisi Darurat
Sidang praperadilan Delpedro Marhaen diwarnai perdebatan antara kuasa hukum pemohon Delpedro, Afif Abdul Qoyim, dengan ahli terkait SPDP.
-
Konsistensi dan Ketegasan: Cermin Penguatan Hukum di Tahun Pertama Presiden Prabowo
Presiden Prabowo sejak awal menegaskan bahwa penegakan hukum ekonomi harus menembus batas pengaruh
-
Perubahan Konstitusi Pakistan Ubah Mekanisme Pengangkatan Hakim Agung
independensi lembaga peradilan di negara itu disebut-sebut terancam oleh kampanye politik yang berupaya merekayasa konstitusi
© 2026 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved