Hari Ini Kereta Jarak Jauh Berhenti di Stasiun Jatinegara karena Ada Demo Driver Ojol

Menurut Igun, aksi ini juga menuntut pemerintah dan DPR RI untuk menindak tegas perusahaan aplikasi transportasi daring yang dianggap melanggar regulasi.

"Jika pemerintah tidak bertindak, maka kami yang akan bertindak. Tidak ada ampun bagi aplikator pelanggar regulasi," tegasnya.  

Menurut Igun, aksi ini merupakan bentuk akumulasi kekecewaan terhadap lemahnya penegakan regulasi oleh pemerintah yang dinilai merugikan para pengemudi. 

Setidaknya ada lima tuntutan dalam aksi 205 besok, di antaranya: 

1. Presiden RI dan Menteri Perhubungan memberikan sanksi tegas kepada perusahaan aplikasi yang melanggar Permenhub PM No.12 Tahun 2019 dan Kepmenhub KP No.1001 Tahun 2022. 

2. Komisi V DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan dengan Kemenhub, asosiasi pengemudi, dan aplikator. 

3. Penetapan potongan maksimal 10 persen bagi aplikator dari pendapatan mitra pengemudi. 

4. Revisi sistem tarif penumpang, termasuk penghapusan sistem seperti aceng, slot, hemat, dan prioritas yang dinilai merugikan mitra. 

5. Penetapan tarif layanan makanan dan pengiriman barang dengan melibatkan asosiasi, regulator, aplikator, dan YLKI. 

Igun menjelaskan, aksi dijadwalkan dimulai pada pukul 13.00 WIB dan akan menyasar sejumlah titik strategis di Jakarta. 

"Aksi akan berpusat di beberapa lokasi, seperti Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Istana Merdeka, DPR RI, kantor-kantor perusahaan aplikasi, serta berbagai lokasi lain yang berkaitan dengan layanan transportasi daring," tambahnya.

Laporan Reporter: Dwi Rizki | Sumber: Warta Kota