Banjir Baja Impor, Pemerintah Diminta Lahirkan Pengusaha Baru Bukan Buka Investasi Asing

Ringkasan Berita:

• Pada semester I 2024, impor baja dari China meningkat 34 persen menjadi 2,98 juta ton.
• Pemerintah harus menciptakan pengusaha-pengusaha baru yang fokus pada industri manufaktur.
• Bank BUMN seharusnya kembali kepada visi awal sebagai agen pembanguna

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah diminta tidak hanya fokus pada menarik investor asing untuk mengatasi tekanan impor produk baja di pasar Indonesia.

Tetapi, pemerintah seharusnya lebih mengutamakan menciptakan pengusaha-pengusaha baru yang fokus pada industri manufaktur.

Hal tersebut disampaikan CEO PT Inerco Global International, Hendrik Kawilarang Luntungan, menyikapi langkah pemerintah membuka keran investasi asing yang berminat membangun pabrik di dalam negeri.

"Harusnya pemerintah menciptakan pengusaha-pengusaha baru dengan bimbingan pemerintah, seperti yang tercipta di China, Jepang, dan Korea. Mereka maju industri manufakturnya karena pemerintah terjun langsung membimbing agar menyesuaikan dengan target pemerintah menjadikan Indonesia negara industri dalam 10 tahun ke depan," ujar Hendrik dikutip Kamis (13/11/2025).

Sebelumnya Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza mengaku telah kedatangan sejumlah investor dari Eropa, China, dan Vietnam yang berminat merelokasi pabrik bajanya ke Indonesia. 

"Kami minta supaya mereka berinvestasi di Indonesia, bangun pabrik di Indonesia, sehingga mereka juga punya akses ke pasar domestik," kata Faisol usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPR RI, Jakarta, awal pekan ini.

Hendrik menyampaikan, akar masalahnya juga terletak pada sistem penyaluran kredit perbankan. 

"Permasalahan kita saat ini dikarenakan penyaluran kredit dari bank-bank besar hanya diberikan kepada pengusaha besar ataupun titipan-titipan politisi. Akibatnya tidak ada pemerataan, tidak lahir para pengusaha baru. Kebijakan ini membuat orang kaya makin kaya dan orang miskin dan menengah akan mustahil masuk ke dalam kategori orang kaya," tegasnya.

Hendrik bilang, untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi yang stagnan di angka 5 persen, Indonesia membutuhkan konglomerasi-konglomerasi baru di luar yang sudah ada. 

Baca juga: Baja Impor dari China Banjiri Indonesia, Kuasai 55 Persen Pasar Lokal

"Capek saja kita lihat ada mall baru atau hotel baru atau real estate baru, kalau kita tanya punya siapa, selalu jawabannya dia lagi, dia lagi. Ini fakta," sindirnya.

Hendrik mendesak perbankan, khususnya bank BUMN, untuk merevolusi kebijakan kreditnya. 

"Sekarang pinjam uang ke bank yang dilihat nomor satu bukan proyeknya, melainkan kolateralnya. Yang punya aset kolateral ya pasti orang usahanya sudah mapan. Sementara orang menengah mau naik kelas mustahil dengan kebijakan seperti ini. Bank harus mengubah kebijakannya. Sebelum krisis 1998, bank acting like a real bank. Sekarang bank acting seperti pegadaian," paparnya.

Baca juga: Pemerintah Didesak Setop Impor Baja Konstruksi dari China dan Vietnam

Meski memahami trauma krisis finansial Asia, Hendrik menegaskan, bank BUMN seharusnya kembali kepada visi awal sebagai agen pembangunan, tidak melulu berorientasi pada profit.