Soroti Dugaan Pungli, Ketua DPR RI: Tidak Boleh Ada Pungli di Lingkungan Pendidikan Sekecil Apapun
Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti kasus adanya dugaan pungli yang terjadi pada di kalangan guru ASN di Pemkab Pangandaran.
Ia juga meminta kepada pemerintah untuk memperhatikan persoalan kekurangan tenaga guru di mana permasalahan seperti kasus Husein ini dapat berdampak terhadap dunia pendidikan.
Oleh karenanya, pemerintah harus melakukan pengawasan lebih ketat agar potensi permasalahan yang berdampak terhadap kualitas pendidikan Indonesia dapat diminimalisir.
“Sebagai negara demokrasi, siapa saja boleh membuat laporan. Terlepas apakah yang dilaporkan benar atau tidak, sudah seharusnya dilakukan penyelidikan apabila terjadi dugaan-dugaan penyalahgunaan anggaran dan kekuasaan sehingga permasalahan dapat segera terselesaikan,” tambahnya.
Tak hanya itu, lanjut Puan, DPR juga menyoroti bagaimana praktik-praktik pungli banyak dilaporkan terjadi di dunia pendidikan. Praktik-praktik pungli ini termasuk dugaan adanya oknum-oknum yang memanfaatkan perjuangan guru honorer untuk diangkat sebagai ASN.
“Sebab cukup sering terjadi adanya laporan guru-guru yang sudah diterima sebagai CPNS tapi belum menerima SK Pengangkatan kemudian mendapat iming-iming percepatan administrasi dengan imbalan uang. DPR meminta persoalan seperti ini diberikan pengawasan ketat,” katanya.
Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI ini turut mendorong reformasi keterbukaan informasi dan respons cepat dari Pemerintah, termasuk upaya preventif agar persoalan yang terjadi tidak sampai melebar ke persoalan lainnya.
“Kami harap persoalan-persoalan yang ada dapat diselesaikan tanpa menunggu viral terlebih dahulu. DPR menyadari Pemerintah bekerja dengan skala prioritas, tapi semua permasalahan harus ditangani sesuai aturan,” jelasnya. .
Dengan adanya kasus dugaan pungli bagi guru, cucu dari Bung Karno tersebut berharap hal tersebut tidak menurunkan minat anak muda untuk menjadi seorang tenaga pengajar.
“Pemerintah harus memiliki strategi untuk melindungi profesi guru sehingga minat anak muda menjadi tenaga pendidik berkurang. Khususnya dalam memastikan peningkatan kesejahteraan bagi para guru,” tutupnya.
| Bupati Pemalang Lantik 783 PPPK Tahap II, Ajak ASN Tingkatkan Integritas dan Kinerja Pelayanan |
|
|---|
| MKD Potong Dana Reses DPR RI, Puan: Akan Ada Pengurangan Anggaran |
|
|---|
| Sahroni Cs Lolos dari Pemecatan DPR, Puan Maharani: Kita Hormati Keputusan MKD |
|
|---|
| Kapan Adies Kadir Kembali Aktif Jadi Pimpinan DPR? Ini Penjelasan Puan Maharani |
|
|---|
| Puan soal Pemberian Gelar Pahlawan Nasional: Rekam Jejak Tokoh Perlu Dicermati |
|
|---|

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.