Demo di Jakarta
Istri Gus Dur Hingga Kardinal Suharyo Minta Fasilitas Pejabat Publik yang Berlebihan Dihapus
Sejumlah tokoh nasional yang terhimpun dalam Gerakan Nurani Bangsa meminta agar biaya tunjangan dan fasilitas pejabat publik yang berlebihan dihapus.
Penulis:
Gita Irawan
Editor:
Malvyandie Haryadi
lihat foto
Tribunnews.com/Gita Irawan
GERAKAN NURANI BANGSA - Sejumlah tokoh nasional yang terhimpun dalam Gerakan Nurani Bangsa menyampaikan pernyataan sikap menyikapi kondisi dan situasi menyusul aksi unjuk rasa berujung kericuhan di sejumlah wilayah di Indonesia dalam beberapa hari terakhir. Pernyataan sikap disampaikan di Rumah Pergerakan Griya Gus Dur, Menteng Jakarta Pusat pada Rabu (3/9/2025). (Gita Irawan/Tribunnews.com)
Gerakan Nurani Bangsa juga meminta presiden memastikan berjalannya prinsip Supremasi Sipil dalam pelaksanaan Demokrasi di Indonesia serta menguatkan kembali TNI/Polri yang profesional dan focus pada tugas pokok fungsinya.
Gerakan Nurani Bangsa juga menyerukan masyarakat membangun kesadaran publik secara persuasif serta menumbuhkan prinsip saling jaga antarsesama warga masyarakat, tanpa kekerasan dan tidak melakukan tindakan perusakan serta penjarahan.
"Kelima, mengajak semua pemuka agama, kaum budayawan, akademisi, pimpinan tempat ibadah, dan semua elemen masyarakat untuk terus menerus mendoakan dan ikut secara aktif menjaga keselamatan bangsa dan negara tercinta," pungkasnya.
Berita Terkait
Demo di Jakarta
| Tanggapan Ahmad Sahroni Sikapi Putusan MKD DPR |
|---|
| Sahroni, Nafa Urbach dan Eko Patrio Dinonaktifkan sebagai Anggota DPR, MKD: Tidak Dapat Hak Keuangan |
|---|
| Sebut Gaji DPR Pantas Naik, Nafa Urbach Disanksi Penonaktifan 3 Bulan sebagai Anggota DPR |
|---|
| Divonis Tidak Langgar Etik, Adies Kadir Usap Wajah Tanda Syukur, Uya Kuya Meneteskan Air Mata |
|---|
| Dinonaktifkan 6 Bulan, Sahroni Hindari Wartawan hingga Buru-buru ke Basement Usai Sidang Putusan MKD |
|---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.