Demo di Jakarta
Istri Gus Dur Hingga Kardinal Suharyo Minta Fasilitas Pejabat Publik yang Berlebihan Dihapus
Sejumlah tokoh nasional yang terhimpun dalam Gerakan Nurani Bangsa meminta agar biaya tunjangan dan fasilitas pejabat publik yang berlebihan dihapus.
Penulis:
Gita Irawan
Editor:
Malvyandie Haryadi
lihat foto
Tribunnews.com/Gita Irawan
GERAKAN NURANI BANGSA - Sejumlah tokoh nasional yang terhimpun dalam Gerakan Nurani Bangsa menyampaikan pernyataan sikap menyikapi kondisi dan situasi menyusul aksi unjuk rasa berujung kericuhan di sejumlah wilayah di Indonesia dalam beberapa hari terakhir. Pernyataan sikap disampaikan di Rumah Pergerakan Griya Gus Dur, Menteng Jakarta Pusat pada Rabu (3/9/2025). (Gita Irawan/Tribunnews.com)
Gerakan Nurani Bangsa juga meminta presiden memastikan berjalannya prinsip Supremasi Sipil dalam pelaksanaan Demokrasi di Indonesia serta menguatkan kembali TNI/Polri yang profesional dan focus pada tugas pokok fungsinya.
Gerakan Nurani Bangsa juga menyerukan masyarakat membangun kesadaran publik secara persuasif serta menumbuhkan prinsip saling jaga antarsesama warga masyarakat, tanpa kekerasan dan tidak melakukan tindakan perusakan serta penjarahan.
"Kelima, mengajak semua pemuka agama, kaum budayawan, akademisi, pimpinan tempat ibadah, dan semua elemen masyarakat untuk terus menerus mendoakan dan ikut secara aktif menjaga keselamatan bangsa dan negara tercinta," pungkasnya.
Berita Terkait
Berita Terkait
Demo di Jakarta
| Cerita Uya Kuya Sebelum Rumahnya Dijarah, Cuma Bawa Baju Ganti, Dokumen Penting Hilang |
|---|
| Uya Kuya ke Kantor Polisi, Ingin Bebaskan Lansia Pelaku Penjarahan Rumahnya |
|---|
| Roy Suryo Duga Gibran Bertemu dengan Perwakilan Ojol Palsu, Peradi Bersatu: Bisa Dilaporkan |
|---|
| Kasus Penjarahan Rumah Eko Patrio dan Ahmad Sahroni Dilimpahkan ke Ditreskrimum Polda Metro Jaya |
|---|
| GMNI: DPR Harus Dorong Pemerintah Tak Bebani Rakyat dengan Pajak |
|---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.