Komisi III DPR Heran Program Jaga Desa yang Digagas Jaksa Agung Tak Disertai Anggaran
Komisi III DPR RI menyoroti Program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) yang digagas Jaksa Agung ST Burhanudin.
Penulis:
Chaerul Umam
Editor:
Malvyandie Haryadi
Senada, Anggota Fraksi Golkar Benny Utama turut mempertanyakan absennya anggaran program Jaga Desa. Ia mengingatkan agar praktik pemungutan biaya dari kepala desa tidak terjadi lagi.
"Kalau toh tidak didukung anggaran, pengalaman daerah lain itu biasanya Pemda ada anggaran untuk seperti itu. Jadi tidak harus (memungut) Apdesi, kepala desa. Jangan kepala desa, ini sensitif sekali," tegasnya.
Dari Fraksi NasDem, Rudianto Lallo menyoroti ketakutan yang kerap menghantui kepala desa terhadap aparat penegak hukum, baik dari kepolisian maupun kejaksaan.
Sementara itu, Anggota Fraksi Demokrat Hinca Panjaitan mengapresiasi keberanian warga Samosir yang melaporkan dugaan pungli ke DPR.
"Belum ada sepanjang saya tiga periode di DPR ini, belum pernah saya dengar masyarakat hadir di ruang Komisi III mempersoalkan bukan jumlah uangnya, tapi rasa keadilannya," pungkas Hinca.
Kementerian Pertanian Dapat Tambahan Anggaran Rp 145 Miliar Menjadi Rp 40,145 Triliun |
![]() |
---|
Anggota Komisi III DPR Nilai Reformasi Polri Bisa Jadi Kesempatan untuk Memperbaiki Lembaga |
![]() |
---|
Panglima TNI hingga Menhan Hadiri Rapat Kerja dengan Komisi I DPR Bahas RKA 2026 |
![]() |
---|
Kementerian PU Kantongi Pagu Anggaran Rp 118,5 Triliun untuk 2026 |
![]() |
---|
DPR Belum Terima Surpres Pergantian Kapolri, Anggota Komisi III DPR: Tidak Perlu Dipersoalkan |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.