Komisi III DPR Heran Program Jaga Desa yang Digagas Jaksa Agung Tak Disertai Anggaran
Komisi III DPR RI menyoroti Program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) yang digagas Jaksa Agung ST Burhanudin.
Senada, Anggota Fraksi Golkar Benny Utama turut mempertanyakan absennya anggaran program Jaga Desa. Ia mengingatkan agar praktik pemungutan biaya dari kepala desa tidak terjadi lagi.
"Kalau toh tidak didukung anggaran, pengalaman daerah lain itu biasanya Pemda ada anggaran untuk seperti itu. Jadi tidak harus (memungut) Apdesi, kepala desa. Jangan kepala desa, ini sensitif sekali," tegasnya.
Dari Fraksi NasDem, Rudianto Lallo menyoroti ketakutan yang kerap menghantui kepala desa terhadap aparat penegak hukum, baik dari kepolisian maupun kejaksaan.
Sementara itu, Anggota Fraksi Demokrat Hinca Panjaitan mengapresiasi keberanian warga Samosir yang melaporkan dugaan pungli ke DPR.
"Belum ada sepanjang saya tiga periode di DPR ini, belum pernah saya dengar masyarakat hadir di ruang Komisi III mempersoalkan bukan jumlah uangnya, tapi rasa keadilannya," pungkas Hinca.
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/Komisi-III-DPR-RI-menyoroti-dugaan-pungutan-liar-pungli.jpg)