Istana Tampung Aspirasi Guru Madrasah Soal PPPK dan Diskriminasi Status

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sejumlah asosiasi guru madrasah mendatangi Kantor Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Jakarta Pusat, Kamis (30/10/2025), untuk menyampaikan aspirasi terkait status dan perlakuan yang mereka terima dibandingkan guru sekolah umum.

Audiensi yang digelar secara tertutup itu dihadiri oleh perwakilan dari Perkumpulan Guru Madrasah Mandiri (PGMM), Punggawa Guru Madrasah Nasional Indonesia (PGMNI), Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI), serta Gerakan Nasional Antidiskriminasi Guru.

Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro mengatakan, salah satu keluhan utama yang disampaikan adalah soal ketimpangan perlakuan terhadap guru madrasah.

“Bagaimana nasib guru madrasah ini yang mereka merasa ada perlakuan yang belum diterima secara baik dibandingkan guru-guru sekolah umum,” ujar Juri kepada awak media.

Dalam pertemuan tersebut, para guru madrasah menyampaikan harapan agar mereka mendapat kesempatan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), sebagaimana guru-guru di sekolah umum.

Aspirasi tersebut disambut oleh para pejabat yang hadir, termasuk Dirjen Pendidikan Islam Amien Suyitno. 

Juri menegaskan bahwa aspirasi tersebut akan diteruskan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Baca juga: Wamensesneg Jawab Keinginan Guru Madrasah Diangkat Menjadi PPPK

“Nanti kita tunggu bagaimana proses ini berjalan dan respon Bapak Presiden. Tentu kami tadi tidak bisa langsung menjawab keputusan ini karena harus melibatkan banyak pihak untuk membahas dan mendiskusikan aspirasi ini,” jelasnya.

Selain itu, para guru madrasah juga menyampaikan keinginan untuk bisa bertemu langsung dengan Presiden Prabowo sebagai bentuk silaturahmi dan penyampaian aspirasi secara langsung.

“Iya. Tentu akan kami sampaikan bahwa organisasi guru madrasah ini juga ingin silaturahim dengan Pak Presiden,” kata Juri.

Pertemuan ini menjadi momentum penting bagi para guru madrasah untuk memperjuangkan kesetaraan status dan perlakuan dalam sistem pendidikan nasional, terutama dalam hal pengangkatan sebagai PPPK.