Grafolog Nilai Disinformasi Diduga Jadi Pemicu Gelombang Demonstrasi Akhir Agustus 2025

“Inilah bahayanya DFK (Disinformasi, Fitnah, Kebencian), ketika moral publik dibajak, orang merasa tindakannya benar padahal sudah melanggar hukum,” ujarnya.

Lebih lanjut, Dewi meminta pemerintah menjadikan kerusuhan Agustus 2025 sebagai peringatan serius untuk memperkuat penegakan hukum, terutama terhadap penyebaran DFK di dunia maya.

“Karena kalau tidak, DFK ini akan jadi virus sosial yang menggerogoti bangsa dari dalam. Hari ini korbannya pejabat, besok bisa siapa saja dari kita,” pungkasnya.

Pada tanggal 25 Agustus 2025, unjuk rasa besar-besaran dimulai di depan gedung DPR RI di Jakarta, diikuti oleh pelajar, mahasiswa, pekerja dan elemen masyarakat lainnya yang menyuarakan berbagai tuntutan, mulai dari penghapusan outsourcing,

kenaikan upah minimum, hingga penolakan kenaikan tunjangan anggota DPR.

Aksi ini kemudian meluas ke 28–29 Agustus dengan bentrokan antara demonstran dan aparat keamanan terjadi di sejumlah titik di Jakarta dan berbagai kota lain seperti Surabaya, Medan, dan Makassar. 

Dalam proses aksi, terjadi pelanggaran dan kerusuhan: massa melempar batang-batu ke pagar DPR, beberapa halte TransJakarta dibakar, kerusakan fasilitas publik dilaporkan, dan transportasi umum di Jakarta sempat terganggu.

Selain demonstrasi, massa juga sempat melakukan penjarahan rumah sejumlah anggota DPR RI.

Aparat keamanan menurunkan pasukan besar dan menggunakan gas air mata untuk meredam kerusuhan.

Sebagian pelajar bahkan dilaporkan ikut aksi, dan muncul tuduhan adanya penyusupan provokator yang memicu eskalasi kekerasan.

Pihak berwajib menyatakan akan menindak tegas pelaku kerusuhan dan mengusut otak di aksi tersebut, termasuk pihak eksternal yang memanfaatkan momentum protes.

Baca juga: Mahasiswa YARSI Ajak Suarakan Aspirasi dengan Damai, Demo Jangan Anarkis

Sementara itu, gerakan demonstrasi ini dipandang sebagai sinyal kuat dari keresahan publik yang lebih dalam — tidak hanya soal upah atau tunjangan, namun juga soal ekonomi, keadilan sosial, dan transparansi pemerintahan.