Pahlawan Nasional, Menteri HAM Tetapkan Nama Gedung Kementerian HAM Jadi Gedung KH Abdurrahman Wahid

Ringkasan Berita:

• Presiden Prabowo  menetapkan 10 tokoh sebagai Pahlawan Nasional
• Satu diantaranya adalah Presiden RI ke-4 KH Abdurrahman Wahid
• Untuk itu, Menteri HAM Natalius PigaI menetapkan nama Gedung  Kementerian HAM RI menjadi Gedung KH Abdurrahman Wahid.

TRIBUNNEWS.COM. JAKARTA - Bertepatan dengan penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden RI ke-4, KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), yang diserahkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto pada Senin (10/11/2025), Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, menetapkan nama Gedung  Kementerian HAM RI menjadi Gedung KH Abdurrahman Wahid.

Baca juga: Sarwo Edhie, Gus Dur hingga Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, Golkar Sampaikan Ini kepada Prabowo

Dalam keterangannya, Pigai menyampaikan bahwa penamaan ini merupakan bentuk  penghormatan terhadap peran besar Gus Dur dalam meletakkan fondasi pembangunan Hak Asasi Manusia di Indonesia.

Gus Dur, menurut Pigai merupakan tokoh pejuang kemanusiaan yang konsisten serta memperjuangkan keadilan bagi semua golongan.

Baca juga: Gus Dur Resmi Pahlawan Nasional, Ketua DPP PKB Sebut Presiden Prabowo Peka Keinginan Hati Warga

“Saya langsung menetapkan nama Gedung Kementerian Hak Asasi Manusia dengan nama  Gedung KH Abdurrahman Wahid. Ini bentuk penghormatan atas peran dan jasa beliau dalam bidang Hak Asasi Manusia. Beliau bagaimana pun adalah tokoh dan pejuang HAM,” ujar Pigai.

Dia berharap, Gedung Kementerian HAM berlantai 9 yang merupakan milik Kementerian HAM tersebut menjadi pusat peradaban Hak Asasi Manusia sebagaimana misi yang juga diperjuangkan  oleh Gus Dur.

Pigai menambahkan, kebijaksanaan Gus Dur selama masa hidupnya selalu menekankan bahwa  setiap manusia berhak diperlakukan secara bermartabat tanpa memandang suku, agama, ras, atau golongan.

Menurutnya, Gus Dur sangat konsisten menyuarakan perdamaian dan pluralisme, bahkan di tengah situasi bangsa yang menghadapi berbagai dinamika dan tantangan.

“Pada zaman beliau Presiden pun, beliau mendirikan Kementerian HAM. Ini bentuk perhatian dan  keberpihakan yang jelas pada isu Hak Asasi Manusia,” sambung Pigai.

Termasuk pada masa pemerintahannya, Gus Dur mencabut sejumlah kebijakan yang bersifat  diskriminatif, termasuk Tap MPRS No. XXV/1966 terkait pembubaran PKI dan pelarangan penyebaran ajaran Marxisme-Leninisme.

Selain itu, Pigai juga menyoroti kebijakan humanis Gus Dur terhadap Papua. Di antaranya adalah pendekatan dialogis yang menempatkan masyarakat Papua sebagai subjek, serta pemberian ruang bagi mereka untuk mengekspresikan identitas budayanya.

“Kami tentu berharap agar pembangunan HAM di Indonesia juga kami timba semangat dan prinsipnya dari warisan Gus Dur sendiri,” pungkas Pigai.

Baca juga: 10 Daftar Tokoh Terima Gelar Pahlawan Nasional: Presiden Soeharto, Gus Dur hingga Marsinah

Daftar 10 Penerima Gelar Pahlawan Nasional 2025

Presiden Prabowo Subianto menetapkan 10 tokoh sebagai Pahlawan Nasional. Penetapan dilakukan di Istana Negara, Jakarta, Senin (10/11/2025) bertepatan dengan Hari Pahlawan.

Berikut adalah selengkapnya daftar 10 tokoh yang mendapatkan gelar Pahlawan Nasional, beserta jasanya:

1. Almarhum K.H. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dari Provinsi Jawa Timur 

Gus Dur ditetapkan sebagai Pahlawan dengan perjuangan politik dan pendidikan Islam. 

Dia merupakan tokoh bangsa yang sepanjang hidupnya mengabdikan diri memperjuangkan kemanusiaan, demokrasi, dan pluralisme di Indonesia.

2. Almarhum Jenderal Besar TNI H. M. Soeharto dari Provinsi Jawa Tengah 

Soeharto ditetapkan sebagai Pahlawan bidang perjuangan yang sudah menonjol sejak masa kemerdekaan.

Sebagai wakil komandan BKR Yogyakarta, Soeharto memimpin pelucutan senjata di Jepang Kota Baru pada 1945.

3. Almarhumah Marsinah dari Provinsi Jawa Timur 

Marsinal ditetapkan sebagai Pahlawan bidang perjuangan sosial dan kemanusiaan

Dia menjadi simbol keberanian, moral, dan perjuangan HAM dari kalangan rakyat biasa. 

Marsinah Lahir di Desa Mojo, Nganjuk, Jawa Timur dan tumbuh dalam keluarga petani miskin yang menanamkan nilai kerja dan keadilan sosial.

4. Almarhum Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja dari Provinsi Jawa Barat 

Mochtar ditetapkan sebagai Pahlawan dalam bidang perjuangan hukum dan politik. 

Perjuangannya yang paling menonjol adalah gagasan Mochtar tentang konsep negara kepulauan yang digunakan oleh Djuanda Kartawidjaja dalam mendeklarasikan Djuanda tahun 1953.

5. Almarhumah Hajjah Rahmah El Yunusiyyah dari Provinsi Sumatera Barat 

Rahmah El Yunusiyyah ditetapkan sebagai Pahlawan bidang perjuangan pendidikan Islam. 

Dia merupakan ulama, pendidik, dan pejuang kemerdekaan yang dedikasinya paling menonjol dalam mempelopori pendidikan perempuan Islam di Indonesia.

6. Almarhum Jenderal TNI (Purn) Sarwo Edhie Wibowo dari Provinsi Jawa Tengah 

Sarwo Edhie ditetapkan sebagai Pahlawan bidang perjuangan bersenjata. 

Perjuangan militer Sarwo Edhie dimulai sebagai komandan kompi dalam TKR selama periode perang kemerdekaan 1945-1949.

7. Almarhum Sultan Muhammad Salahuddin dari Provinsi Nusa Tenggara Barat 

Sultan Muhammad Salahuddin ditetapkan sebagai Pahlawan bidang perjuangan pendidikan dan diplomasi. 

Dia berperan besar di bidang pendidikan dan menjadikan HIS di Raba pada tahun 1920, sekolah kejuruan wanita tahun 1922, hingga sekolah agama dan umum tahun 1922.

8. Almarhum Syaikhona Muhammad Kholil dari Provinsi Jawa Timur 

Syaikhona Muhammad Kholil ditetapkan sebagai Pahlawan bidang perjuangan pendidikan Islam.

Dia merupakan ulama karismatik yang menempuh jalur pendidikan kultural, sosial, dan agama.

9. Almarhum Tuan Rondahaim Saragih dari Provinsi Sumatera Utara 

Tuan Rondahaim Saragih ditetapkan sebagai Pahlawan bidang perjuangan bersenjata. 

Dia juga dikenal sebagai Napoleon dari Batak dan di bawah kepemimpinannya, pasukan rakyat di Simalungun mencatatkan riwayat perjuangan menonjol melawan kolonialisme Belanda dengan fokus pada pertahanan kemerdekaan yang berhasil. Kemenangan signifikan terutama setelah pertempuran Dolok Merawan dan Dolok Sagala.

10. Almarhum Zainal Abidin Syah dari Provinsi Maluku Utara 

Zainal Abidin Syah ditetapkan sebagai Pahlawan bidang perjuangan politik dan diplomasi.

Dia adalah Sultan Tidore ke-37 yang memimpin sejak tahun 1946 hingga wafatnya pada tahun 1967.