Tuduhan Ijazah Palsu Jokowi dan Arsul Sani, Amstrong Sembiring: Komoditas Politik Jangka Pendek

Amstrong menegaskan bahwa keabsahan ijazah memiliki mekanisme verifikasi yang jelas melalui kepolisian, lembaga pendidikan, dan otoritas terkait.

Jika tidak ada bukti memadai, isu tersebut tidak perlu dipelihara.

“Jika memang ada kasus, proses hukumlah yang harus berjalan. Jika tidak, maka isu ini hanya menambah noise, bukan insight,” kata dia.

Amstrong mengajak masyarakat menjaga ruang publik dari isu-isu tidak berdasar.

“Jangan biarkan benalu-benalu seperti ini tumbuh semakin besar karena akan merugikan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam alam demokrasi,” ujarnya.

Baca juga: Dugaan Ijazah Palsu Hakim MK Arsul Sani, Komisi III DPR: Kami yang Disalahkan

Sebelumnya, Aliansi Masyarakat Pemantau Konstitusi, melaporkan Komisi III DPR RI ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), atas dugaan kelalaian dalam proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap hakim Mahkamah Konstitusi (MK).

Laporan tersebut berkaitan dengan mencuatnya dugaan kasus ijazah palsu yang menyeret hakim MK, Arsul Sani.

Pelapor, Muhammad Rizal dari Aliansi Masyarakat Pemantau Konstitusi, menyampaikan bahwa laporan di MKD bertujuan meminta pertanggungjawaban Komisi III secara kelembagaan atas dugaan kelalaian tersebut.

“Secara spesifik sebetulnya kehadiran kami di MKD siang hari ini adalah berkaitan dengan pelaporan terhadap Komisi III berkaitan dengan kami menduga adanya kelalaian dalam proses fit and proper test hakim MK,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/11/2025).

Kekinian, Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arsul Sani menunjukkan ijazah doktoralnya ke hadapan publik dalam jumpa pers di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (17/11/2025).

Selain ijazah, Arsul juga menunjukkan transkrip nilai hingga foto kelulusannya.

Semua yang ia tunjukkan bukan salinan, merupakan dokumen asli.

Dengan bukti-bukti itu, ia pun mempersilakan seluruh pihak untuk menilai apakah ijazah miliknya palsu seperti yang dilaporkan.

"Semua berkas ini sudah saya sampaikan juga kepada Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi, ini termasuk beberapa catatan kuliah atau komunikasi yang saya masih punya," ujar Arsul.