Pemerintah Tingkatkan APBN Program Perlinsos Demi Bantu Turunkan Angka Kemiskinan Ekstrem
APBN berfungsi sebagai instrumen utama kebijakan fiskal yang memiliki peran penting dalam mendorong penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia.
Penulis:
Fransisca Andeska
Editor:
Content Writer
1. Memperluas jangkauan Perlinsos yang koheren dan selaras dengan memastikan tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat manfaat berdasarkan kerentanan dalam kondisi normal maupun bencana dengan memperhatikan kesetaraan gender dan prinsip inklusivitas.
2. Mengembangkan basis data yang terintegrasi, mutakhir, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk keperluan perencanaan, penganggaran, penentuan target, dan pelaksanaan program melalui pengembangan Regsosek.
3. Memperkuat kelembagaan Perlinsos untuk mewujudkan pelaksanaan program yang terintegrasi dan inklusif.
4. Memperkuat skema pendanaan dan integrasi Perlinsos yang menjamin kesinambungan program, peningkatan kemandirian penerima manfaat, dan kesiapsiagaan terhadap bencana.
5. Meningkatkan pemberdayaan penerima manfaat melalui perluasan metode penyaluran bansos menggunakan layanan keuangan yang inklusif dan memudahkan penerima manfaat, termasuk di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).
6. Memastikan pengendalian penyelenggaraan reformasi sistem Perlinsos melalui penguatan sistem pemantauan dan evaluasi serta pelaporan.
“Pada 2023, reformasi Perlinsos juga dilaksanakan melalui beberapa kebijakan, antara lain perbaikan basis data dan target penerima program Perlinsos melalui pembangunan data Regsosek, penyempurnaan Perlinsos sepanjang hayat, khususnya perluasan cakupan manfaat bansos bagi anak, lansia, dan disabilitas.”
“Lalu ada penguatan program Perlinsos yang adaptif, penguatan kesiapan digitalisasi penyaluran bansos nontunai, serta percepatan graduasi program bansos melalui penguatan program Perlinsos berbasis pemberdayaan,” tambah Putut.
Dengan kata lain, ia menambahkan, program Perlinsos mampu memitigasi dampak negatif pandemi terhadap daya beli rumah tangga. Sebab, tambahan program ini melalui peningkatan cakupan penerima, percepatan penyaluran, dan tambahan nilai manfaat mampu menyelamatkan sekitar 5 juta penduduk dari kemiskinan.
“Pada RAPBN TA 2024, anggaran program Perlinsos direncanakan sebesar Rp493,4 Triliun. Nantinya, anggaran ini masih akan terus dioptimalkan untuk mendorong peningkatan kualitas SDM dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan rentan,” ujar Putut.
Perkembangan anggaran Perlinsos tahun 2019-2024
Maka itu, sejalan dengan rencana tersebut, kebijakan anggaran program Perlinsos pada tahun 2024 akan diarahkan untuk lebih fokus pada hal berikut ini.
1. Perbaikan basis data dan metode pensasaran dalam penentuan penerima manfaat program perlinsos maupun program pemerintah lainnya, antara lain melalui pemanfaatan Registrasi Sosial dan Ekonomi (Regsosek) dan pengembangan digitalisasi penyaluran manfaat dengan memanfaatkan teknologi sekaligus meningkatkan inklusi keuangan;
2. Mendorong konvergensi atau komplementaritas antarprogram, antara lain dengan memastikan keluarga miskin dan rentan pada desil 1 dan 2 memperoleh berbagai program perlinsos;
3. Mendukung penguatan perlinsos sepanjang hayat, antara lain melalui penguatan perlinsos untuk kelompok penyandang disabilitas dan lansia serta pembangunan perlinsos yang adaptif dan protokolnya dalam kondisi krisis;
Angka Kemiskinan Ekstrem
Program Perlindungan Sosial
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
Kementerian Keuangan
Anggota DPR Soroti Perbedaan Target Pertumbuhan Ekonomi RI di 2026 antara Kemenkeu dan Bappenas |
![]() |
---|
Beda Pandangan Bappenas dan Kemenkeu soal Target Pertumbuhan Ekonomi, Ini Kata CELIOS |
![]() |
---|
Kemenkeu Sebut Pajak Marketplace Bukan Pajak Baru, Cuma Metode Pemungutan |
![]() |
---|
Siap-siap BSU Rp 600 Ribu Masuk Rekening Pekan Depan, Kemnaker Sebut Anggaran Sudah Cair |
![]() |
---|
Kementerian Keuangan Buka Blokir Anggaran Kementerian dan Lembaga Senilai Rp 129 Triliun |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.