Projo: Program Koperasi Desa Merah Putih Bisa Bebaskan Petani dari Jerat Tengkulak

Projo: Program Koperasi Desa Merah Putih Bisa Bebaskan Petani dari Jerat Tengkulak

Fransiskus Adhiyuda/Tribunnews.com 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto berencana membentuk 70.000 Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di seluruh Indonesia.

Adapun, pembentukan Koperasi Desa Merah Putih ini disampaikan dalam rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta pada Jumat (7/3/2025) lalu.

Baca juga: LPDB Dukung Ide Presiden Prabowo Dirikan Koperasi Merah Putih

Terkait hal itu, organisasi kemasyarakatan (Ormas) Projo menilai langkah ini bisa membebaskan para petani dari jeratan tengkulak

Sekretaris Jenderal Projo, Handoko, mengatakan, pembentukan 70.000 Koperasi Desa Merah Putih adalah upaya mewujudkan kemandirian ekonomi desa. 

“Kopdes Merah Putih ini bukti kalau negara hadir untuk menyelesaikan masalah kesejahteraan masyarakat di perdesaan. Projo mendukung penuh Kopdes Merah Putih," kata  Handoko di Jakarta, Kamis (13/3/2025).

Menurut dia, pembentukan 70.000 Kopdes Merah Putih merupakan langkah revolusioner Presiden Prabowo Subianto dalam mensejahterakan masyarakat desa dengan instrumen koperasi. 

Bersamaan dengan itu, Presiden Prabowo mengembalikan peran koperasi sebagai ‘Soko Guru’ atau penopang perekonomian nasional.  

Projo pun melihat perekonomian di perdesaan timpang karena sumber daya desa diisap berlebihan.

Petani memperoleh hasil kerjanya jauh lebih sedikit dari yang seharusnya. 

Rentenir, tengkulak, pengijon, serta pinjaman online telah menyedot keuntungan 30-64 persen yang seharusnya dinikmati para petani. 

“Ini karena koperasi dibiarkan lemah,” ujarnya.

Dia juga menyatakan data yang menunjukkan kalau masyarakat miskin mayoritas berada di desa, 13,01 juta orang dari total jumlah orang miskin di Indonesia sebanyak 24,06 juta, merujuk pada data Biro Pusat Statistik (BPS) pada 2024.

Sedangkan dari total 75.753 desa di Indonesia, 13.215 di antaranya masuk kategori Desa Tertinggal (BPS, 2021). Di sisi lain, masyarakat desa adalah pemasok kebutuhan pangan nasional.