Kawal Pembangunan di Lokasi Eks RS Sumber Waras, KPK Soroti Kendala Akses Jalan

“Keterlibatan KPK dalam proses ini memastikan seluruh langkah administratif dan teknis pembangunan berjalan sesuai prinsip integritas dan akuntabilitas. Inspektorat DKI Jakarta juga dapat memperkuat fungsi pengawasan internal,” kata Puji.

Langkah Pemprov DKI dan pendampingan KPK ini dapat dilakukan setelah adanya kepastian hukum atas lahan tersebut. 

Secara terpisah, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, pada Senin (27/10/2025), telah mengkonfirmasi bahwa KPK menghentikan penyelidikan kasus dugaan korupsi lahan RS Sumber Waras.

"Benar, penyelidikan perkara tersebut sudah dihentikan karena tidak ditemukan unsur perbuatan melawan hukumnya," kata Budi.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung juga menegaskan bahwa status penyelidikan telah dihentikan KPK sejak 2023. 

Ia menyebut Pemprov DKI telah mendapat "lampu hijau" dari BPK dan KPK untuk melanjutkan pemanfaatan lahan yang terbengkalai sejak 2014 itu.

Rencananya, RS Tipe A yang akan dibangun di lokasi tersebut akan menjadi pusat layanan spesialis jantung, kanker, dan stroke. 

Baca juga: Beda Temuan Kasus RS Sumber Waras: BPK Temukan Penyimpangan, KPK Sebut Tak Ada Pelanggaran Hukum

Proyek ini juga telah ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai salah satu dari 29 Proyek Strategis Nasional (PSN) Baru.