KNPI Ajukan 8 Rekomendasi Strategis ke Presiden Prabowo: Lindungi Organisasi Kepemudaan

Ringkasan Berita:

• DPP KNPI menyatakan dukungan penuh terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
• DPP KNP menyampaikan 8 usulan strategis ke pemerintah agar segera dijalankan, satu diantaranya dengan menggelar Dialog Nasional Pemuda Indonesia untuk penyatuan seluruh faksi KNPI yang selama ini terbelah.
• KNP mengusulkan pemisahan Kementerian Pemuda dan Badan Olahraga agar kebijakan dan perhatian pemerintah terhadap pemuda dapat lebih fokus.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) bersama seluruh DPD KNPI Provinsi se-Indonesia menyampaikan 8 usulan strategis ke pemerintah.

Rekomendasi tersebut dibacakan pada acara Konsolidasi Pemuda Nasional yang digelar di Hotel Sari Pan Pacific Jakarta, Senin (10/11/2025).

Isi rekomendasi terkait dengan penguatan peran pemuda dalam pembangunan nasional.

Baca juga: KNPI DKI Soroti Keputusan MKD Tolak Rahayu Saraswati Mundur dari DPR: Lanjutkan Pengabdian

Ketua Bidang Organisasi DPP KNPI Choir Syarifuddin mengatakan, salah satu rekomendasi penting KNPI adalah agar Presiden Prabowo Subianto memfasilitasi Dialog Nasional Pemuda Indonesia.

Dialog ini diharapkan menjadi wadah penyatuan seluruh faksi KNPI yang selama ini terbelah, dengan semangat mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan organisasi.

“Kami memohon Bapak Presiden berkenan mempertemukan seluruh elemen KNPI. Sudah saatnya pemuda duduk bersama, berdialog secara terbuka, dan menegaskan kembali satu semangat: Indonesia di atas segala kepentingan,” ucap Choir dikutip Selasa (11/11/2025).

Dalam konteks kelembagaan, KNPI juga mendorong Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) agar bersikap netral, bijak, dan aktif dalam mempertemukan seluruh pihak yang bersengketa di tubuh organisasi kepemudaan.

“Kami percaya Kemenpora dapat menjadi jembatan, bukan bagian dari masalah. Pemerintah harus hadir untuk memperkuat gerakan pemuda, bukan membiarkan perpecahan berlarut,” katanya.

Choir juga menekankan pentingnya peran negara dalam melindungi organisasi kepemudaan dari intervensi politik praktis.

Ia mengingatkan bahwa pemuda harus kembali menjadi kekuatan moral dan sosial yang independen, bukan alat politik jangka pendek.

“Negara harus melindungi ruang ekspresi pemuda dari infiltrasi kepentingan politik. Kita butuh pemuda yang berpikir jernih, berani, dan berintegritas demi masa depan bangsa,” tegasnya.

Baca juga: KNPI Usul Pendirian Perguruan Tinggi Rakyat yang Didukung Skema Beasiswa

KNPI mengajak seluruh pemuda Indonesia untuk kembali pada nilai dasar kepemudaan: persatuan, pengabdian, dan gotong royong. Menurut Choir, nilai-nilai ini menjadi kunci menjaga jati diri bangsa di tengah arus globalisasi.

“Kita harus kembali kepada akar moral bangsa. Gotong royong bukan hanya slogan, tapi jalan hidup pemuda Indonesia,” ungkapnya.

Untuk menyatukan gerakan kepemudaan, KNPI juga mendorong Menpora membentuk Tim Independen yang melibatkan unsur pemerintah dan para senior KNPI guna mempersiapkan Kongres KNPI Penyatuan.

“Kami berharap Menpora membentuk tim yang kredibel agar proses penyatuan berjalan adil dan objektif. Ini momentum penting untuk memulihkan marwah KNPI sebagai rumah besar pemuda Indonesia,” jelas Choir.

Judicial Review UU Kepemudaan

KNPI juga akan mengajukan Judicial Review terhadap Undang-Undang Kepemudaan ke Mahkamah Konstitusi.

Menurut Choir, regulasi kepemudaan saat ini perlu diperbarui agar lebih adaptif terhadap perkembangan zaman dan tantangan generasi digital.

“Beberapa pasal dalam UU Kepemudaan sudah tidak sesuai dengan realitas generasi saat ini. Kita butuh undang-undang yang mampu menjawab tantangan era digital dan bonus demografi,” tambahnya.

Sebagai rekomendasi terakhir, KNPI mengusulkan pemisahan Kementerian Pemuda dan Badan Olahraga agar kebijakan dan perhatian pemerintah terhadap pemuda dapat lebih fokus.

“Selama ini isu kepemudaan sering tenggelam di bawah bayang-bayang olahraga. Kami mengusulkan agar Kementerian Pemuda berdiri sendiri, supaya perhatian negara kepada pemuda lebih konkret dan berkelanjutan,” tandas Choir.

Choir juga menegaskan bahwa delapan rekomendasi tersebut merupakan wujud tanggung jawab moral KNPI sebagai wadah resmi pemuda Indonesia.

“Kami percaya Presiden Prabowo memiliki komitmen besar terhadap regenerasi kepemimpinan nasional. KNPI siap mengawal pemerintahan dengan semangat kolaborasi, kritis, dan konstruktif demi terwujudnya Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.

Baca juga: Sosok Farida Farichah, Resmi Jabat Wamenkop RI: Politisi PKB yang Juga Eks Ketua KNPI

Choir Syarifuddin menegaskan, dukungan KNPI kepada Presiden Prabowo bukan sekadar simbol politik, tetapi merupakan komitmen moral dan ideologis untuk mengawal arah kebijakan pemerintahan menuju kemandirian bangsa.

“KNPI berdiri tegak bersama Presiden Prabowo dalam menjalankan visi besar Asta Cita. Kami meyakini bahwa agenda pemberantasan kartel sumber daya alam, program Makan Bergizi Gratis, dan revitalisasi pendidikan melalui Sekolah Rakyat adalah langkah konkret menuju Indonesia yang lebih adil dan berdaulat,” ujar Choir.

Ia juga menegaskan, KNPI memberikan dukungan penuh terhadap penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden RI ke-2, H. M. Soeharto, sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi dan kontribusinya dalam membangun fondasi ekonomi dan stabilitas nasional.

“Bagi kami, pengakuan terhadap jasa Presiden Soeharto bukan sekadar urusan masa lalu, tetapi bagian dari rekonsiliasi nasional. Ini tentang menghormati sejarah dan melanjutkan estafet pengabdian kepada bangsa,” tambahnya. (tribunnews/fin)

Delapan Rekomendasi DPP KNPI ke Presiden Prabowo:

1. Meminta Presiden Prabowo memfasilitasi Dialog Nasional Pemuda Indonesia agar menjadi wadah penyatuan seluruh faksi KNPI yang selama ini terbelah.
2. Meminta Kemenpora bersikap netral, bijak, dan aktif dalam mempertemukan seluruh pihak yang bersengketa di tubuh organisasi kepemudaan.
3. Negara dalam melindungi organisasi kepemudaan dari intervensi politik praktis.
4. Menekankan peran negara dalam melindungi organisasi kepemudaan dari intervensi politik praktis.
5. Meminta Pemerintah hadir memperkuat gerakan pemuda, bukan membiarkan perpecahan berlarut-larut.
6. Mendorong Menpora membentuk Tim Independen yang melibatkan unsur pemerintah dan para senior KNPI guna mempersiapkan Kongres KNPI Penyatuan.
7. Meminta regulasi kepemudaan diperbarui agar lebih adaptif terhadap perkembangan zaman dan tantangan generasi digital.
8. Mengusulkan pemisahan Kementerian Pemuda dan Badan Olahraga agar kebijakan dan perhatian pemerintah terhadap pemuda dapat lebih fokus.