Notif WA di Tengah Umrah, Rizal Fadillah Tersangka Kasus Ijazah Jokowi Tak Takut Ditahan

Ringkasan Berita:

• Notifikasi WA saat umrah seketika mengubah nasib Rizal, kabar tersangka bikin gempar rombongan.
• Rizal menuding kasus ijazah Jokowi penuh aroma politik, bahkan menyebutnya isu titipan rezim.
• Polisi pastikan ijazah Jokowi sah, pemeriksaan tersangka dilakukan bertahap, bukan serentak besok.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pada Jumat, 7 November 2025, di tengah perjalanan umrah dari Madinah menuju Mekkah, telepon genggam Muhammad Rizal Fadillah bergetar.

Notifikasi dari grup WhatsApp masuk, berisi kabar bahwa dirinya ditetapkan sebagai tersangka kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Meski status hukum kini melekat, Rizal menegaskan tidak gentar menghadapi kemungkinan penahanan.

Kasus tudingan ijazah Jokowi palsu memasuki babak baru setelah Polda Metro Jaya menetapkan delapan orang sebagai tersangka atas dugaan pencemaran nama baik dan fitnah.

Polisi memastikan ijazah Jokowi yang diterbitkan Universitas Gadjah Mada (UGM) adalah dokumen asli dan sah secara hukum.

Dua Klaster Tersangka

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri menjelaskan, penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik melakukan asesmen bersama sejumlah ahli hukum pidana, komunikasi sosial, dan bahasa.

Delapan tersangka itu kemudian terbagi dalam dua klaster berdasarkan hasil penyidikan, peran hukum, serta jenis perbuatan yang dilakukan masing-masing. Klasterisasi ini dimaksudkan agar aparat lebih mudah menentukan pasal yang dikenakan dan pertanggungjawaban pidana tiap individu.

Klaster pertama terdiri dari Eggi Sudjana, Kurnia Tri Rohyani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadhillah. Mereka disebut lebih dominan dalam menyebarkan tuduhan ijazah palsu Jokowi secara langsung.

Klaster kedua mencakup mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianpiar, dan Tifauzia Tyassuma. Ketiganya dinilai memiliki latar belakang berbeda, termasuk melakukan analisis dan penyebaran dokumen di media sosial.

Mereka dijerat Pasal 310 dan/atau Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Pasal 27A juncto Pasal 32 juncto Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Baca juga: ABH Pelaku Ledakan di SMAN 72 Jakarta Tinggal Bersama Ayahnya, Ibunya Kerja di Luar Negeri

Momen Umrah dan Notifikasi WA

Rizal masih mengingat jelas bagaimana kabar itu datang.

“Setelah saya lihat, saya pikir, ‘Ah, ini mah sudah bisa diduga.’ Dari awal sudah bisa diduga, seperti itu mah,” katanya saat dihubungi Tribunnews.com, Rabu (13/11/2025).

Sehari kemudian, pesan singkat dari penyidik Polda Metro Jaya kembali masuk ke ponselnya. “Ada WA dari pihak Polda, kalau enggak salah, WA ke saya, ‘Ini ada penetapan,’ katanya. ‘Pak,’ gitu. ‘Oh, iya, siap, Pak,’ gitu saya bilang,” tuturnya.

Klaim Isu Titipan

Bagi Rizal, kasus ini bukan sekadar perkara hukum. Ia menilai ada muatan politik yang besar di balik penetapan tersangka.

“Bahwa kasus ini kan bukan hukum, ini mah politik. Ternyata pilihan politiknya Jokowi dan rezim sekarang, ya harus mentersangkakan. Ya sudah kalau begitu, ayo aja, terus kita hadapi,” ucapnya.