Eks Komisioner Komnas HAM Choirul Anam Akui Pernah Diwawancara Arsul Sani Untuk Disertasi

Tiga mata kuliah itu adalah professional development, research method, dan project development dengan total kredit 180.

Selanjutnya Arsul mulai menyusun proposal disertasi bersamaan dengan pencalonannya sebagai anggota DPR RI dari Dapil Jawa Tengah X untuk Pemilu 2014 yang kemudian terpilih untuk periode 2014-2019. 

Karena padatnya kesibukan dan aktivitas di DPR, ia sempat mengajukan cuti akademik. Disertasinya yang telah selesai hingga 3 bab jadi tertunda. 

Tah hanya itu, ia juga kembali didaftarkan untuk maju sebagai calon anggota legislatif di tahun 2018 serta menjadi Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Maruf Amin di Pilpres 2019.

“Saya dicalonkan lagi jadi anggota DPR, salahnya mau lagi. Dan kemudian juga diminta jadi Wakil Ketua TKN, Tim Kampanye Nasional Jokowi Kiai Maruf Amin untuk Pilpres 2019,” tuturnya.

Pada pertengahan 2017, Arsul memutuskan untuk tidak melanjutkan program doktoralnya di GCU.

Berselang tiga tahun, Arsul masih berniat untuk menyelesaikan studinya dan mendaftar di Collegium Humanum (CH)/Warsaw Management University (WMU) di Warsawa, Polandia.

Ia mendaftar dengan mekanisme transfer nilai dari universitas sebelumnya.

Setelah menjalani riset penelitian selama dua tahun, termasuk melakukan penelitian empiris melalui wawancara kepada sejumlah tokoh dan akademisi di Indonesia, Arsul pun lulus pada Juni 2022.

Arsul menerima ijazahnya secara langsung saat prosesi wisuda doktoralnya pada Maret 2023 di Warsawa yang dihadiri juga oleh mantan Duta Besar Indonesia untuk Polandia Anita Lidya Luhulima.

Dilaporkan ke Bareskrim

Aliansi Masyarakat Pemerhati Konstitusi melaporkan Hakim Konstitusi Arsul Sani ke Bareskrim Polri terkait dugaan penggunaan ijazah doktor palsu pada Jumat (14/11/2025).

Dalam laporan itu, pihak aliansi menyerahkan sejumlah bahan pemberitaan untuk memperkuat dugaan bahwa ijazah doktor Arsul bermasalah.

Mereka juga menyebut universitas tempat Arsul menempuh studi tengah diselidiki otoritas anti korupsi Polandia terkait legalitas operasionalnya.