Wacana Kementerian Keamanan dan Arah Reformasi Kepolisian 

Wacana Kementerian Keamanan dan Arah Reformasi Kepolisian 

Ringkasan Berita:

• Aktivis Faizal Assegaf sepakat dengan ide Kementerian Keamanan di tengah derasnya perdebatan mengenai arah reformasi Kepolisian RI

 

• Kementerian Keamanan nantinya akan memegang fungsi strategis memastikan tata kelola anggaran Polri lebih transparan, menjaga netralitas institusi, mengawasi proses rekrutmen.

 

• Tim Reformasi Polri didorong memainkan peran mediasi dalam kasus-kasus pidana yang beraroma politik.

Eri Komar Sinaga/Tribunnews.com

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kritikus dan aktivis, Faizal Assegaf sepakat pada ide dan gagasan baru di tengah derasnya perdebatan mengenai arah reformasi Kepolisian Republik Indonesia (RI). 

Faizal menawarkan alternatif yakni pembentukan Kementerian Keamanan, sebuah lembaga baru yang bertugas memperkuat organisasi Polri melalui pengawasan horizontal, setara dengan Kementerian Pertahanan. 

Ide Kementerian Keamanan ini sebelumnya juga sudah diucapkan Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie.

Baca juga: Pengamat Kritik Komposisi Komite Reformasi Polri, Anggap Mahfud & Jimly Cuma Formalitas Wakili Sipil

“Panglima TNI dan Kapolri tetap di bawah presiden. Kementerian Keamanan bukan atasan Polri, tetapi akselerator penguatan institusi,” ujarnya dalam Konferensi Pers di Kantor Sinergi Konstruktif (Sinkos), Jumat (21/11/2025).

Menurut Faizal, kementerian ini akan memegang fungsi strategis memastikan tata kelola anggaran Polri lebih transparan, menjaga netralitas institusi, mengawasi proses rekrutmen, serta mempercepat transformasi Polri yang 'berwibawa, tegas, adil, profesional'.

Dengan begitu, polisi sebagai penyidik tidak berhubungan langsung dengan perkara yang bersinggungan dengan kepentingan politik. 

“Tidak ada satu pun pandangan saya yang menyatakan Polri berada di bawah kementerian itu,” katanya menegaskan.

Gagasan Faizal tak berhenti pada reformasi struktur.

Ia juga mendorong Tim Reformasi Polri memainkan peran mediasi dalam kasus-kasus pidana yang beraroma politik.

Salah satunya, polemik hukum ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ia mendorong Tim Reformasi Polri membuka ruang dialog agar penegakan hukum tidak terseret dendam politik.

Faizal menyebut pengalaman tidak ditahannya Roy Suryo, Tifa, dan Rismon sebagai 'indikasi adanya ruang mediasi'. 

Menurutnya, secara prosedural ketiganya bisa ditahan setelah pemeriksaan, tetapi penangguhan yang diberikan membuka kemungkinan bahwa Polri memberi ruang dialog.

“Peristiwa itu menyemangati saya datang ke tim reformasi. Mayoritas anggota tim menganggap diskusinya dinamis,” katanya.

Ia meluruskan bahwa mediasi yang ia maksud bukanlah pertemuan antara pengacara Roy Suryo dan pihak Jokowi.

“Bukan begitu. Yang kami maksud adalah ruang evaluasi terhadap penetapan tersangka, karena jika tidak ditahan, artinya masih ada ruang dialog,” ujar Faizal.

“Ini murni demi kebaikan, bukan upaya mendamaikan dua kubu politik," katanya.

Siapa Faizal Assegaf?

Faizal Assegaf dikenal sebagai seorang kritikus dan aktivis yang menyatakan dirinya sebagai salah satu pendiri Presidium Alumni 212.

Ia juga memimpin LSM Progres 98, organisasi yang aktif dalam isu-isu sosial dan politik.

Sebagai figur yang vokal, Faizal kerap menyampaikan kritik keras terhadap berbagai pemerintahan, termasuk pada era Susilo Bambang Yudhoyono–Boediono maupun Jokowi–Jusuf Kalla. 

Sikapnya yang lantang membuatnya sering muncul dalam berbagai diskusi publik.

Bukan Ide Baru

Wacana pembentukan kementerian khusus yang membawahi Polri, seperti Kementerian Keamanan atau model serupa, juga muncul dalam audiensi dengan Komisi Percepatan Reformasi Polri di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta, Rabu (19/11/2025).

"Nah, polisi, dulu karena pemisahan dari TNI, memang enggak ada, karena di konstitusi kan ada Kementerian Pertahanan. Polisi kan tidak ada. Maka, muncul ide bagaimana kalau dibikin Kementerian Keamanan, satu ide," kata Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie, dalam konferensi pers di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta, dikutip dari Kompas.com.

Jimly mengungkapkan bahwa gagasan tersebut mencuat sebagai bagian dari diskusi tentang arah penataan ulang sistem keamanan nasional.

Namun, ia menilai, penggunaan istilah 'di bawah' kementerian sering menimbulkan salah persepsi, baik di lingkungan TNI maupun Polri.

“Ada kata-kata 'di bawah' itu keliru. Itu yang menyesatkan baik di lingkungan TNI maupun Polri salah menggunakan kata 'di bawah'," tutur Jimly.

Jimly menegaskan bahwa dalam desain ketatanegaraan Indonesia, seluruh lembaga negara, termasuk TNI dan Polri, secara prinsip berada langsung di bawah Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan.

“TNI itu bukan bawahan Menteri Pertahanan. Panglima TNI itu adalah langsung di bawah Panglima Tertinggi, tapi dia berkoordinasi dengan Kemhan dalam urusan anggaran, urusan rekrutmen, misalnya," ujar eks-Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.

Jimly menilai, wacana menempatkan Polri dalam kementerian khusus bukan ide baru.

Usulan serupa pernah mengemuka dalam berbagai forum pembahasan reformasi sektor keamanan selama dua dekade terakhir.

“Tapi, kan kami belum putuskan, alternatif saja. Alternatif begini begitu. Kan supaya, kalau TNI sering dibilang 'kok TNI di bawah Kementerian Pertahanan?' 'Polri kok langsung di bawah Presiden?" ujar Jimly.

Sebagai informasi, sejumlah purnawirawan TNI yang hadir dalam pertemuan itu antara lain Brigjen TNI (Purn) Purnomo, Brigjen TNI (Purn) Sudarto, Brigjen TNI (Purn) Moeryono, dan Kolonel TNI (Purn) Candra Rajasa.