Banyaknya korban akibat bentrokan yang terjadi di Koja, pasca kerusuhan di makam Mbah Priok, Jakarta Utara, membuat banyak pihak meminta agar Harianto Badjoeri selaku Kepala Dinas Satpol PP Pemprov DKI dicabut dan Satpol PP dibubarkan.
Warga yang berkunjung ke Komplek Makam Habib Hasan Bin Muhammad Al Hadad atau biasa disebut Mbah Priuk, Minggu (18/4/2010), masih terlihat ramai. Aturan bagi pengunjung untuk sementara tidak ketat diberlakukan.
Hidup Senang bukan Banyak Uang. Hidup Senang Hatinya Tenang. Hidup Ini Tak Akan Lama. Dunia ini Fatamorgana. Penuhilah Amal Yang Mulia. Agar Mendapat Tempat Di Surga.
Pasca kerusuhan Tanjung Priok beberapa waktu lalu, wajah Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo yang terpampang dalam iklan reklame kaca di depan kantor Gubernur itu, ditimpuk orang tak dikenal hingga pecah.
Hingga saat ini, Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, masih menilai belum perlu ada pergantian pejabat untuk mengganti Hariyanto Bajuri, sebagai Kepala Satpol PP DKI Jakarta.
Masyarakat umum dan peziarah, Minggu (18/4/2010), mulai ramai mendangani makam Mbah Priok di Jakarta. Seain untuk berda, mereka juga ingin melihat secara langsung tempat yang bakal menjadi situs cagar budaya itu.
Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, kembali menegaskan dirinya tidak pernah menginginkan penggusuran makam Mbah Priok, yang berbuntut insiden bentrokan berdarah antara Satpol PP dengan warga sekitar, Rabu (14/4/2010) lalu.
Komisi II DPR RI akan segera memanggil Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo dan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi terkait eksekusi lahan PT Pelindo II yang berakhir bentrok antara warga dan petugas Satpol PP.
Dewan Perwakilan Rakyat tidak setuju bila polisi mengambil alih pelaksanaan peraturan daerah tentang penertiban yang selama ini sudah diemban Satuan Polisi Pamong Praja. Pasalnya, biaya yang akan dikeluarkan cukup mahal terkait hal tersebut.
Pihak Satuan Polisi Pamong Pradja (Satpol PP) membenarkan bahwa sengketa lahan makam Mbah Priok sudah masuk ke ranah pengadilan. Karena itu, pengamanan eksekusi lahan seharusnya menjadi tanggung jawab kepolisian.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia masih mengumpulkan berbagai keterangan maupun bukti serta fakta-fakta di lapangan saat kerusuhan berdarah pecah di Koja, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (14/4/2010).
Juru Bicara Mabes TNI Marsekal Muda TNI Sagom Tamboen menyatakan, TNI tidak berwenang melakukan eksekusi terhadap aset-aset pemda, termasuk di kawasan Terminal Peti Kemas Koja, Jakarta Utara.
Kepala Satpol PP Kepulauan Seribu Hotma Sinambela mengaku saat kerusuhan terjadi di Koja, Jakarta Utara polisi lepas tangan atas kejadian tersebut. Karena itulah, Satpol PP terus bergerak maju ke arah makam Mbah Priok.
Penertiban bangunan liar di lokasi kompleks makam Mbah Priok yang berujung bentrok, kembali menimbulkan gugatan atas keberadaan Satuan Polisi (Satpol) Pamong Praja (PP).
Inilah rincian kerugian material yang diderita Satpol PP dalam tragedi berdarah Tanjung Priok Rabu (14/4/2010). Data yang dikeluarkan Pemrov DKI Jakarta, Jumat (16/4/2010) ditaksir mencapai lebih dari Rp 22 miliar.
Setelah menjalani operasi pada bagian mata, keadaan Supyanto, korban bentrokan di Koja Jakarta Utara sudah membaik. Namun tidak demikian dengan matanya. Organ penglihatannya ini mengalami kebutaan.
Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar menyatakan Satuan Polisi Pamong Pradja (Satpol PP) tidak akan dibubarkan, mengingat keberadaannya masih sangat diperlukan. Hanya perlu koordinasi saja saat melakukan eksekusi lahan.
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Ida Kusuma, mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk secepatnya mencopot Harianto Badjuri dari tampuk pimpinan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta.
Pendidikan GO
