Pendidikan GOTAG
Perludem
Berita (536)
-
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/gedung-mahkamah-konstitusi-mk-jalan-medan-merdeka-barat-gambir-jakarta-pusat.jpg)
RUU Pilkada Tidak Masuk Prolegnas Prioritas 2026, Perludem Ingatkan Putusan MK 135
RUU Pilkada tiba-tiba tidak masuk dalam Prolegnas Prioritas 2026, Perludem mengingatkan kembali ihwal adanya Putusan MK 135/PUU-XXI/202
-
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/ilustrasi-pilkada-serentak-2020-di-indonesia.jpg)
RUU Pilkada Tak Masuk Prolegnas 2026, Perludem: Sikap DPR Aneh dan Inkonsisten
RUU Pilkada belum masuk Prolegnas 2026 disampaikan Sufmi Dasco Ahmad usai pertemuan antara pimpinan DPR, Komisi II DPR, dan perwakilan pemerintah
-
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/ilustrasi-pilkada-serentak-2024-i.jpg)
Wacana Pilkada via DPRD: Efisiensi Anggaran Dinilai Dalih, Masalah Ada di Tata Kelola Pemilu
Mahalnya biaya pilkada selama ini lebih disebabkan oleh tata kelola penyelenggaraan pemilu yang tidak efisien.
-
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/Sidang-paripurna-DPRD-Jawa-Barat-di-Kota-Bandung.jpg)
Perludem: Koalisi Prabowo Sudah Kunci Kemenangan Sejak Awal Jika Pilkada Lewat DPRD
Dominasi kursi DPRD hasil Pemilu 2024 bikin pilkada via dewan terkunci sejak awal, ruang demokrasi lokal terancam hilang.
-
Sejarah Politik Uang Jadi Alarm, Biaya Tetap Tinggi Meski Pilkada Lewat DPRD
Pemilihan Kepala Daerah melalui DPRD dinilai tidak akan menyelesaikan persoalan biaya dan praktik politik uang.
-
Perludem Tegaskan Pilkada Via DPRD Inkonstitusional, Bertentangan dengan Sejumlah Putusan MK
Esensi dari pemilihan yang demokratis dalam konteks Indonesia saat ini adalah keterlibatan langsung rakyat dalam menentukan pemimpinnya.
-
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/Suasana-demonstrasi-lanjutan-di-depan-Gedung-DPR-30-agustus-2025.jpg)
Pengamat: Demo Agustus 2025 Bisa Terulang Jika Wacana Pilkada lewat DPRD Dilanjutkan
Tidak menutup kemungkinan demo Agustus 2025 lalu kembali terulang akibat wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) via DPRD terus digaungkan.
-
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/perludem-kjsd.jpg)
Perludem Tolak Pilkada Lewat DPRD: Biaya Mahal Bukan Alasan Mengubah Sistem
Haykal, menilai keliru apabila biaya tinggi dan praktik kecurangan dijadikan alasan untuk mengubah sistem pemilihan kepala daerah (pilkada).
-
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/Pemungutan-Suara-Ulang-Pilkada-2024-di-Tangsel_20241201_134621.jpg)
Perludem Sebut Wacana Pemilihan Kepala Daerah Lewat DPRD Bukan Hal Baru, Pernah Terjadi di Era SBY
Peneliti Perludem Haykal menilai wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD bukan wacana baru. Sempat terjadi di era SBY.
-
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/perakitan-kotak-suara-dki-jakarta_20231224_210105.jpg)
Perludem Nilai Usulan Pilkada Lewat DPRD Nir Empati: Rakyat Butuh Negara, Bukan Rekayasa Politik
Wacana pengembalian mekanisme Pilkada menjadi tidak langsung melalui DPRD memicu reaksi keras publik.
-
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/tolakkkkkk-soeharto.jpg)
Perludem Anggap Sosok Soeharto Tak Layak Dapat Gelar Pahlawan Nasional
Menurutnya, Soeharto memang memiliki posisi penting dalam sejarah Indonesia, tetapi hal itu tidak serta-merta menjadikannya layak disebut pahlawan
-
Perludem: Kalau Kita Menjadikan Soeharto Pahlawan, Berarti Kita Antidemokrasi
Soeharto tidak layak disebut pahlawan karena kepemimpinannya justru bertentangan dengan prinsip dasar demokrasi, terutama pemilu yang bebas dan adil.
-
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/Gedung-Kantor-KPU-dan-pesawat-jet-pribadi-Private-jet.jpg)
KPU Dinilai Tak Layak Hanya dapat Sanksi Teguran Keras Buntut Sewa Private Jet Rp 46 Miliar
Hanya Anggota KPU RI Betty Epsilon Idroos dan Iffa Rosita yang tak disanksi karena tidak ikut menggunakan fasilitas private jet.
-
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/ilustrasi-pemilu-surat-suara-dan-kotak-suara1.jpg)
UU Pemilu Dinilai Over Kriminalisasi, Perludem Minta Aturan Pidana Dikaji Ulang
Teken berita acara bisa jadi pidana? Perludem kritik UU Pemilu dan minta klasifikasi ulang aturan hukum.
-
Perludem: KPU Dalang Utama yang Sebabkan 211 Anggota DPR RI Tidak Cantumkan Riwayat Pendidikan
Menurutnya, langkah KPU bertolak belakang dengan prinsip transparansi pemilu yang seharusnya dijaga.
-
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/Wamendagri-Bima-Arya-Sugiarto-di-Kemendagri.jpg)
Wamendagri: Efisiensi Dalam RUU Pemilu Jangan Sampai Mengorbankan Substansi Demokrasi
Bima Arya Sugiarto mengingatkan agar upaya efisiensi dalam sistem kepemiluan setelah Putusan MK tidak sampai mengorbankan substansi demokrasi
-
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/ilustrasi-pemilu-2024-8.jpg)
Perludem Tegaskan Pemilu Daerah Tetap Lima Tahun Sekali Pasca-putusan MK
Perludem tegaskan jeda waktu antara pemilu nasional dan pemilu lokal sebagaimana diputuskan MK bukan hal yang inkonstitusional.
-
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/titi-anggraini-perludem-1.jpg)
Perludem: DPR dan Pemerintah Harus Segera Tindaklanjuti Putusan MK yang Pisahkan Pelaksanaan Pemilu
Pemerintah dan DPR didorong segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan Pemilu.
-
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/khoirunnisa-nur-agustyati1.jpg)
Perludem: DPR Perlu Susun UU Pemilu dan Pilkada Satu Paket Pakai Metode Kodifikasi
Peraturan untuk Pemilu dan Pilkada tahun 2029 perlu disusun satu paket menggunakan metode kodifikasi agar Pemilu nasional dan lokal tak tumpang tindih
-
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/effendi-ghazali_20190502_205714.jpg)
Effendi Gazali Hormati Putusan MK soal Pemilu Dipisah: Sesuai Gugatan Kami Puluhan Tahun Lalu
Effendi Gazali merespons putusan MK terhadap perkara nomor 135/PUU-XXII/2024 terkait Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah tak lagi digelar serentak
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/Situasi-di-Gaza-pada-Rabu-1922025-setelah-gencatan-senjata-dimulai.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/Promo-Minyak-Goreng-Indomaret-27-Januari-2026.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/rekor-muri-di-jatim.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/GUNUNG-LAWU-Kementerian-ESDM.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/Adies-Kadir-21082025.jpg)
© 2026 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved