Aturan Nikah Beda Agama Pernah Ditolak MK, Apa yang Buat Uji Materi UU Perkawinan Kali Ini Berbeda?

Sedangkan perkara 22 dimohonkan oleh karyawan swasta bernama E Ramos Petega.

Ramos meminta MK menafsirkan ulang tak hanya Pasal 2 ayat (1) dan (2) tapi juga Pasal 8 huruf F UU Perkawinan.

Ia ingin agar MK mengizinkan perkawinan beda agama diakui secara sah oleh negara, dengan menafsirkan pasal-pasal dalam UU Perkawinan secara lebih inklusif terhadap hak beragama dan hak membentuk keluarga.

Aturan larangan nikah beda agama dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kembali digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca juga: Anugrah Firmansyah Gugat Larangan Nikah Beda Agama ke MK: Cinta tak Pernah Bisa Direncanakan

Gugatan ini diajukan oleh Muhamad Anugrah Firmansyah, yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan karena tidak bisa menikah dengan pasangannya yang berbeda agama.

Latar Belakang Gugatan

• Pasal yang digugat: Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, yang menyatakan bahwa sahnya perkawinan ditentukan oleh hukum agama atau kepercayaan masing-masing calon mempelai.

Alasan gugatan:

• Menimbulkan multitafsir dan ketidakpastian hukum dalam pencatatan perkawinan antaragama.
• Membatasi hak warga negara untuk menikah dengan pasangan pilihannya, sehingga dianggap merampas hak konstitusional.
• Realitas sosial Indonesia yang majemuk tidak tercermin dalam aturan tersebut.

Profil Pemohon

• Nama: Muhamad Anugrah Firmansyah.
• Status: Seorang pemuda (disebut juga PNS dalam beberapa laporan).
• Motivasi: Ia gagal menikah dengan pasangannya karena perbedaan agama, sehingga merasa aturan ini merugikan dirinya secara langsung.
• Nomor perkara: Gugatan teregistrasi dengan nomor 212/PUU-XXIII/2025.

Tuntutan ke MK

• Meminta agar Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan tidak lagi dijadikan dasar hukum untuk menolak pencatatan perkawinan beda agama.
• Memohon agar MK menyatakan pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang digunakan untuk menolak pencatatan nikah beda agama.