Refly Harun dan Roy Suryo dkk Klaim Walkout dari Audiensi dengan Komisi Percepatan Reformasi Polri

Refly mempertanyakan maksud larangan itu.

“Ini apa-apaan? Ini kan lembaga aspiratif, lembaga aspirasi. Masa belum apa-apa sudah menghukum orang. Status tersangka itu, itu kan belum bersalah. Ya, apalagi kita melihat nuansanya nuansa kriminalisasi. Justru kita ingin mengadukan kasus ini kepada Komisi Reformasi ini agar mereka paham. Masa yang begini ini 12 tahun ancamannya kan sampai toh," ucapnya.

Menurut Refly, Jimly memberikan pilihan agar Roy, Rismon, dan Dokter Tifa keluar dari ruang audiensi atau duduk di belakang. 

"Mereka memilih keluar atau walkout mayoritas ya kita sebelum masuk sudah solidaritas. Kalau RRT keluar, kita juga keluar. Makanya beberapa di antara kita, Mas Edy yang mestinya ngomong soal jin buang anak keluar. Kemudian Pak Said Didu ngomong tentang PIK eh pagar laut oligarki keluar. Rizal Fadillah yang nasibnya sama sebagai tersangka juga pasti keluar," pungkasnya.

Baru Dilantik Prabowo

Komisi Percepatan Reformasi Polri adalah badan independen yang dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto pada 7 November 2025 untuk mempercepat pembenahan institusi Kepolisian Republik Indonesia.

Komisi ini dipimpin oleh Prof. Jimly Asshiddiqie dan beranggotakan tokoh-tokoh hukum dan keamanan nasional seperti Mahfud MD, Yusril Ihza Mahendra, hingga Otto Hasibuan.

Komite ini akan menyerap aspirasi masyarakat sipil terkait kinerja dan reformasi kepolisian

Serta menjadi mitra strategis pemerintah dalam pembenahan sistem hukum dan keamanan