Wacana Kementerian Keamanan dan Arah Reformasi Kepolisian 

“Peristiwa itu menyemangati saya datang ke tim reformasi. Mayoritas anggota tim menganggap diskusinya dinamis,” katanya.

Ia meluruskan bahwa mediasi yang ia maksud bukanlah pertemuan antara pengacara Roy Suryo dan pihak Jokowi.

“Bukan begitu. Yang kami maksud adalah ruang evaluasi terhadap penetapan tersangka, karena jika tidak ditahan, artinya masih ada ruang dialog,” ujar Faizal.

“Ini murni demi kebaikan, bukan upaya mendamaikan dua kubu politik," katanya.

Siapa Faizal Assegaf?

Faizal Assegaf dikenal sebagai seorang kritikus dan aktivis yang menyatakan dirinya sebagai salah satu pendiri Presidium Alumni 212.

Ia juga memimpin LSM Progres 98, organisasi yang aktif dalam isu-isu sosial dan politik.

Sebagai figur yang vokal, Faizal kerap menyampaikan kritik keras terhadap berbagai pemerintahan, termasuk pada era Susilo Bambang Yudhoyono–Boediono maupun Jokowi–Jusuf Kalla. 

Sikapnya yang lantang membuatnya sering muncul dalam berbagai diskusi publik.

Bukan Ide Baru

Wacana pembentukan kementerian khusus yang membawahi Polri, seperti Kementerian Keamanan atau model serupa, juga muncul dalam audiensi dengan Komisi Percepatan Reformasi Polri di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta, Rabu (19/11/2025).

"Nah, polisi, dulu karena pemisahan dari TNI, memang enggak ada, karena di konstitusi kan ada Kementerian Pertahanan. Polisi kan tidak ada. Maka, muncul ide bagaimana kalau dibikin Kementerian Keamanan, satu ide," kata Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie, dalam konferensi pers di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta, dikutip dari Kompas.com.

Jimly mengungkapkan bahwa gagasan tersebut mencuat sebagai bagian dari diskusi tentang arah penataan ulang sistem keamanan nasional.

Namun, ia menilai, penggunaan istilah 'di bawah' kementerian sering menimbulkan salah persepsi, baik di lingkungan TNI maupun Polri.

“Ada kata-kata 'di bawah' itu keliru. Itu yang menyesatkan baik di lingkungan TNI maupun Polri salah menggunakan kata 'di bawah'," tutur Jimly.

Jimly menegaskan bahwa dalam desain ketatanegaraan Indonesia, seluruh lembaga negara, termasuk TNI dan Polri, secara prinsip berada langsung di bawah Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan.