Putusan MK dan Rekonstruksi Legalitas Jabatan: Pemahaman Secara Non-Retroaktif

Asas perlindungan hak asasi manusia menuntut agar negara tidak mempertahankan struktur jabatan yang membuka peluang ketidakadilan atau menghambat kesempatan yang adil bagi ASN lain. 

Sementara itu, asas kepastian hukum mewajibkan harmonisasi sesegera mungkin agar negara tidak memelihara kondisi inkonstitusional secara berkelanjutan.

Karena itu, seluruh organ pemerintahan, diharapkan menata ulang penempatan dan manajemen ASN sejak saat putusan MK dibacakan.

Penyesuaian ini bukan tindakan yang bersifat politis atau administratif, melainkan merupakan kewajiban konstitusional. Putusan MK tidak hanya membentuk standar normatif baru, tetapi juga memulihkan tertib hukum agar setiap jabatan publik dijalankan sesuai dengan konstitusi.

Mempertahankan jabatan yang tidak lagi memiliki dasar konstitusional setelah putusan diucapkan berpotensi membiarkan negara berada dalam posisi bertentangan dengan prinsip legalitas dan kepastian hukum.

Oleh karena itu, harmonisasi seluruh jabatan yang terkena dampak putusan adalah langkah yang bijaksana, dalam rangka menjaga integritas birokrasi dan penghormatan terhadap supremasi konstitusi serta pengakuan negara hukum.