Pendidikan GOTOPIK
Revisi KUHAP
-
RUU Hukum Acara Pidana Disorot: Di Mana Posisi Penyandang Disabilitas?
Peneliti PSHK, Fajri Nursyamsi menegaskan bahwa hukum acara pidana harus menjadi ruang yang inklusif
-
Komnas HAM Minta Restorative Justice Dikecualikan untuk Kasus HAM Berat dan Extraordinary Crime
Anis Hidayah, menegaskan pentingnya pembatasan tegas dalam penerapan keadilan restoratif (restorative justice/RJ) dalam revisi KUHAP.
-
DPN LKPHI Soroti Risiko Konflik Antarpenegak Hukum dalam Revisi KUHAP
RKUHAP dinilai berpotensi mengganggu keharmonisan sistem peradilan pidana dan menimbulkan tumpang tindih kewenangan antar lembaga penegak hukum.
-
Wamenkum: RUU KUHAP Akan Dibahas di Masa Sidang Ini, Kita Menunggu Jadwal dari DPR
Eddy mengatakan, rencananya RUU KUHAP akan dibahas antara pemerintah bersama DPR dalam masa persidangan I tahun sidang 2025 - 2026.
-
KPK Beri 17 Catatan Kritis Soal RUU KUHAP, Wamenkum: Tidak Akan Ganggu Pemberantasan Korupsi
Pemerintah dan DPR sebelumnya juga telah merampungkan pembahasan mengenai Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU KUHAP.
-
Soal Revisi KUHAP, Habiburokhman: Apapun Pilihan Pak Prabowo, Kita akan Ikut
Habiburokhman menyadari bahwa Presiden Prabowo memiliki banyak pertimbangan dan masukan dari berbagai pihak terkait Revisi KUHAP.
-
Soal Target Penyelesaian Revisi KUHAP, Ketua Komisi III DPR: Masih Gaib
Habiburokhman menjelaskan bahwa pembahasan Revisi KUHAP sebenarnya bisa rampung dalam dua hingga tiga kali masa sidang.
-
Habiburokhman Tak akan Kecewa Jika RKUHAP Gagal Disahkan: Di Politik Itu Bukan Soal Baper-baperan
Habiburokhman menegaskan bahwa DPR telah berupaya keras untuk menyiapkan KUHAP baru dan mencari solusi hukum yang relevan.
-
Ketua Komisi III DPR Nilai Tarik Menarik Kepentingan Aparat Penegak Hukum dalam RKUHAP Hal Wajar
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan tarik menarik kepentingan antar Aparat Penegak Hukum dalam Revisi KUHAP sebagai hal wajar.
-
Habiburokhman Bantah Pernyataan KPK yang Sebut Penyelidik dalam RUU KUHAP Hanya Berasal dari Polri
Habiburokhman membantah pernyataan KPK yang menyebut penyelidik dalam RUU KUHAP hanya berasal dari Polri dan tidak melibatkan KPK.
-
Komisi III DPR Bakal Undang KPK, Habiburokhman Tegaskan RUU KUHAP Tak Lemahkan Pemberantasan Korupsi
Komisi III DPR RI memastikan akan memanggil KPK untuk membahas sejumlah isu krusial dalam draf RUU KUHAP. Pastikan tak lemahkan pemberantasan korupsi
-
Demo Tolak RUU KUHAP, Koalisi Sipil: Paradigmanya Masih Otoriter
Koalisi Sipil untuk Pembaruan KUHAP bersama puluhan mahasiswa UI gelar demo tolak RUU KUHAP
-
KPK Surati Presiden Prabowo dan DPR Minta Audiensi Soal Revisi KUHAP, Khawatir Kewenangan Dikebiri
KPK mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk meminta audiensi khusus.
-
Undang YLBHI, Komisi III DPR Pastikan Tidak Ada yang Ditutup-tutupi Dalam Pembahasan RUU KUHAP
Komisi III DPR memastikan pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) dilakukan secara transparan.
-
YLBHI Sorot 4 Pasal Krusial di Draf Revisi KUHAP, Satu di Antaranya Soal TNI Jadi Penyidik
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengkritisi 4 pasal dalam draf revisi Rancangan Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP).
-
Bahas RUU KUHAP, YLBHI Beri Catatan Penting pada Pasal Imunitas Advokat
Menurutnya, advokat publik kerap mengalami kriminalisasi saat menjalankan tugas profesinya.
-
Teringat Pemeriksaan Jokowi, Hotman Paris Dorong Advokat Aktif di KUHAP
Hotman Paris angkat suara soal posisi pengacara Jokowi saat BAP ijazah palsu. KUHAP harus ubah peran pengacara jadi lebih bermartabat?
-
RUU KUHAP Dinilai Masih Menyimpan Potensi Tumpang Tindih Kewenangan Polisi dan Jaksa
RUU KUHAP menjadi sorotan publik karena proses pembahasannya dinilai terlalu cepat, minim partisipasi publik
-
RUU KUHAP Diprotes, DPR Undang YLBHI dan Organisasi Advokat Bahas Ulang
DPR kembali undang YLBHI dan organisasi advokat bahas RUU KUHAP yang dinilai tergesa-gesa. Komisi III janji buka ruang aspirasi publik.
-
KPK Desak Pembahasan RUU KUHAP Transparan dan Libatkan Semua Pihak
KPK mendorong agar proses pembahasan Rancangan Undang-Undang KUHAP dilaksanakan secara terbuka, transparan, dan partisipatif.
-
Hinca Panjaitan Tantang KPK Datang ke DPR Bahas Revisi KUHAP: Jangan Debat yang tak Ada Substansinya
Hinca Panjaitan menanggapi kritik terhadap RUU KUHAP yang disebut tidak sinkron dengan kewenangan lembaga antirasuah tersebut.
-
Ketua Komisi III Protes Situs DPR Tak Bisa Diakses, Singgung Pentingnya Transparansi Revisi KUHAP
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman melancarkan protes terkait situs resmi DPR, yaitu dpr.go.id, yang sempat tidak bisa diakses
-
Ketua Komisi III DPR Klaim Draf RUU KUHAP Sudah Bisa Diakses Publik
Habiburokhman membantah kalau draf RUU KUHAP pernah hilang dan tidak bisa diakses masyarakat.
-
Luput Dibahas di Revisi KUHAP, Ketentuan Advokat Jaga Rahasia Klien Dinilai Prinsip Fundamental
Pakar hukum tegaskan advokat wajib lindungi rahasia klien, tak bisa dikriminalkan sebagai obstruction of justice jika patuh etika.
-
RUU KUHAP Dikebut, Habiburokhman Tolak Temui Pendemo di Gerbang DPR
Alih-alih masuk, para pendemo menuntut agar para anggota dewan yang mereka nilai terburu-buru mengesahkan RUU KUHAP, justru keluar
-
Usulan Revisi KUHAP: Anggota TNI Pelaku Kekerasan Seksual Diadili di Peradilan Umum
Vonis ringan bagi pelaku kekerasan seksual dari unsur TNI jadi sorotan. LBH APIK desak revisi KUHAP agar pelaku diadili di peradilan umum
-
Tantang Debat DPR dan Pemerintah, Warga Sipil Gelar Aksi Tolak Revisi KUHAP
Arif mengatakan pihaknya sempat diajak RDPU dengan Komisi III, tetapi menolak lantaran pihaknya yang lebih dulu mengajak.
-
Panja RUU KUHAP: MA Tak Boleh Jatuhkan Hukuman Lebih Berat dari Putusan PN dan PT
Kesepakatan itu diambil dalam rapat Panja RUU KUHAP Komisi III DPR bersama Wakil Menteri Hukum, Edward Omar Sharif Hiariej
-
DPR Tolak Usulan Pemerintah Cegah Saksi ke Luar Negeri dalam RUU KUHAP: Sebentar Dulu Bos!
Komisi III DPR RI menolak usulan pemerintah yang ingin memasukkan saksi sebagai pihak yang dapat dicegah bepergian ke luar negeri
-
Pemerintah Teken DIM RUU KUHAP, Wamensesneg Ungkap Pesan Prabowo Hukum Harus Berpihak Kepada Rakyat
Wamensesneg Bambang Eko Suhariyanto menyampaikan pesan Presiden Prabowo Subianto soal RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved